INDOPOST.CO.ID – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tomohon menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PT Perusahaan Listrik Negara Indonesia Power (PT PLN IP) dan PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) Area Lahendong, Kamis (11/9/2025). RDP ini difokuskan pada keluhan masyarakat terkait akses jalan menuju areal perkebunan warga yang berbatasan langsung dengan area operasional kedua perusahaan tersebut.
Rapat yang berlangsung di ruang Komisi II DPRD Kota Tomohon ini merupakan tindak lanjut dari aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada anggota dewan terkait kondisi akses jalan yang dinilai mengalami pembatasan dan menyulitkan aktivitas warga. Dalam kesempatan tersebut, perwakilan masyarakat juga turut hadir memberikan penjelasan mengenai kendala yang mereka hadapi di lapangan.
Komisi II DPRD Kota Tomohon menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPRD harus memastikan kegiatan perusahaan tidak menghambat hak masyarakat dalam memanfaatkan lahan perkebunan mereka. “Kami meminta adanya solusi konkret dari kedua perusahaan agar akses jalan masyarakat tetap terjamin tanpa mengganggu operasional PT PLN IP maupun PT PGE Lahendong,” ujarnya.
Perwakilan PT PLN IP dan PT PGE Lahendong masing-masing memberikan penjelasan terkait kebijakan pengamanan area serta kondisi teknis di wilayah yang berbatasan dengan fasilitas energi. Kedua perusahaan menyatakan komitmennya untuk mencari mekanisme terbaik agar kebutuhan masyarakat dan standar keamanan perusahaan dapat berjalan seimbang.
Komisi II DPRD Kota Tomohon berharap hasil RDP ini dapat ditindaklanjuti dengan kesepakatan yang mengutamakan kepentingan masyarakat, terutama para petani yang bergantung pada akses jalan tersebut. DPRD menegaskan bahwa koordinasi lanjutan akan dilakukan sampai ditemukan solusi yang memastikan aktivitas perkebunan warga dapat kembali berjalan lancar.
